Ganjar Nilai Kesadaran Pejabat Jateng Melapor Gratifikasi Meningkat

Rifan Financindo Berjangka - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, para penyelenggara negara di Jawa Tengah sudah memiliki kesadaran untuk menolak pemberian gartifikasi.

Hal ini terbukti dari proses pelaporan gratifikasi di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan.

“Peningkatan ini bukan berarti angka gratifikasinya meningkat. Namun kesadarannya untuk menolak gratifikasi tersebut yang meningkat,” kata Ganjar di sela Penandatangan Komite Integritas Pemerintah Daerah Kendal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Atria, Kota Magelang, Senin (25/1/2016) malam.

Ganjar menyebut, pada tahun 2015, jumlah pelaporan sebanyak 40 laporan dengan total nilai Rp 13.960.000.

Sedangkan pada awal tahun 2016, per 20 Januari 2016 tercatat sudah ada pelaporan sebanyak 5 laporan dengan total nilai finansial Rp 54.100.000 dan 670 dollar AS.

Ganjar mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kinerja dan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk proses pelaporan gratifikasi ini.

Salah satunya dengan adanya penandatanganan komite integritas antara pemerintah daerah dengan KPK.

“Nantinya masyarakat akan puas melihat kinerja Pemerintahan, seperti halnya ketika saya marah-marah di sebuah jembatan timbang. Saya sengaja memberitakan supaya masyarakat tahu seberapa besar peran Pemerintah dalam memberantas korupsi,” papar Ganjar.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Penandatanganan Komite Integritas, Budiharjo, menjelaskan, kegiatan Komite Integritas tersebut merupakan salah satu langkah untuk menciptakan kebijakan pemerintah antikorupsi.

“Harapan kami dapat membangun dan memperoleh tunas integritas yang mampu menjadi virus kebaikan di kalangan internal maupun eksternal pemerintahan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam menandatangani komite integritas tersebut, satuan kerja perangkat daerah akan dibekali dengan workshop selama 4 hari pada 25-28 Januari 2016.

"Rencananya, tahun anggaran 2016 ini juga akan dilangsungkan Tunas Integritas bagi Bupati atau Walikota dan Wakilnya setelah pelantikan," katanya.