Postingan

Menampilkan postingan dengan label rifanfinancindo

Jalankan Program Wirausaha Pemula, Kemenkop Siapkan Rp 100 Miliar | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Gambar
PT RIFAN  FINANCINDO BERJANGKA -  JAKARTA -  Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan bahwa mulai tahun 2018 Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (   LPDB ) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) akan menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk permodalan wirausaha pemula (WP) dan bisnis start up. Agus mengatakan, dana bergulir tersebut disiapkan pihaknya guna menumbuhkan wirausaha baru di Indonesia. "Dengan bunga yang sangat murah, yaitu 4,5 persen per tahun," ujar Agus melalui keterangan resmi saat acara Temu Mitra Nasional Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, di Jakarta, Kamis (19/10/2017). Agus mengatakan, penyaluran kredit dari LPDB KUMKM kepada wirausaha pemula dan bisnis  start up  semakin membuktikan keseriusan pemerintah untuk membuka akses pembiayaan bagi kalangan wirausaha di Indonesia. "Sebelumnya kamk sudah memiliki kredit usaha rakyat (KUR...

Beda Sikap Pimpinan DPRD DKI soal Paripurna Istimewa Anies-Sandi | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Gambar
  PT RIFAN  FINANCINDO BERJANGKA -  JAKARTA -  Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin (16/10/2017). Rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta mulanya disebut sebagai salah satu rangkaian acara setelah prosesi pelantikan berlangsung. Nyatanya, rapat paripurna untuk mendengarkan pidato politik Anies-Sandi itu belum pernah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah (bamus) DPRD DKI. Anies pun belum mau menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan Ibu Kota sebelum rapat paripurna istimewa berlangsung. Menurut dia, itu merupakan etika dalam memulai pemerintahan. "Sesudah sidang paripurna dilakukan, baru nanti kita mulai melangkah, sekarang kan masih menunggu," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/10/2017). Beda sikap pimpinan DPRD DKI Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, DPRD DKI Jakarta tidak akan menggelar rapa...

Jawaban Anies Baswedan Saat Ditanya Penutupan Alexis hingga Reklamasi | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Gambar
PT RIFAN  FINANCINDO BERJANGKA -  JAKARTA -  Gubernur DKI Jakarta   Anies Baswedan  belum bisa berkomentar banyak mengenai janjinya semasa kampanye, yakni menutup   Hotel Alexis   dan perihal proyek   reklamasi . Usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Senin (16/10/2017), wartawan bertanya kepada Anies soal kapan penutupan Hotel Alexis dilakukan. Anies pun menjawab, "Nanti kalau sudah  diumuminlah ". Menurut Aniues, akan menimbulkan kegaduhan jika penutupan hotel itu digembar-gemborkan di media massa. "Ramai nanti," ujar dia. Sementara, saat ditanya soal kelanjutan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Anies lebih irit bicara. "Nantilah. Pokoknya lihat janji saja," ujar Anies. Anies menegaskan, saat ini adalah waktu untuk bekerja menunaikan apa yang telah ia janjikan semasa kampanye Pilkada Ibu Kota. "Kami akan serius mulai bekerja langsung. Harapannya apa yang sudah direncanakan, b...

Selamat Datang Pemimpin Baru Jakarta | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Gambar
PT RIFAN  FINANCINDO BERJANGKA -  JAKARTA - Sebuah babak baru DKI Jakarta dimulai hari ini,  Senin (16/10/2017).  Warga Jakarta akan memiliki pemimpin baru yang siap melayani selama lima tahun ke depan. Sang pemimpin baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, akan dilantik di Istana sore nanti.  Sejak kemarin, Anies dan Sandiaga telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan. Keduanya telah melakukan sesi pemotretan dan  fitting  pakaian dinas upacara (PDU). Sejak siang, Anies dan Sandiaga akan berkumpul di Masjid Sunda Kelapa. Kemudian akan bersama-sama menuju Istana Negara untuk dilantik. Sore harinya, Anies dan Sandiaga akan mengikuti serah terima jabatan di Balai Kota. Pada malam hari, rencananya akan ada acara hiburan berjudul "Selametan Jakarta" di Balai Kota. Harapan baru Ada berbagai pesan dan harapan untuk Anies dan Sandiaga. Harapan itu bukan hanya datang dari masyarakat, melainkan juga...

Survei Indikator: Ahok dan Gatot Paling Diunggulkan Jadi Cawapres Jokowi | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Gambar
PT RIFAN  FINANCINDO BERJANGKA -  JAKARTA -  Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau   Ahok , dan Panglima TNI Jenderal   Gatot Nurmantyo   paling diunggulkan menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada   Pemilu 2019 . Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017. Pada survei ini, responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Jokowi selaku presiden petahana pada Pemilu 2019. Ada 16 nama calon wakil yang diberikan sebagai opsi. Ahok mendapatkan 16 persen suara responden, paling tinggi di antara nama-nama lain dalam survei itu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tingginya elektabilitas Ahok itu tidak lepas dari pengalaman Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Menurut Burhan, masih banyak masyarakat yang ingin melihat duet itu te...

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Mahfud MD Ribut Lagi dengan Fahri Hamzah di ILC

Gambar
  PT RIFAN  FINANCINDO BERJANGKA -  JAKARTA -  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali berdebat dengan anggota DPR, Fahri Hamzah, dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di   tvOne,  Selasa 10 Oktober 2017. Perdebatan terkait dengan OTT yang dilakukan KPK. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD kembali menegaskan terkait OTT yang dilakukan KPK dianggap tetap perlu dilakukan karena dianggap efektif. "Selama ini 100 persen yang OTT itu tidak ada yang tidak terbukti kok," kata Mahfud MD dalam ILC bertema OTT: Cerita Bersambung. Mahfud MD juga menyinggung soal penyadapan yang dilakukan KPK. Menurut Mahfud MD, OTT melalui penyadapan KPK memang tidak boleh. Menurut MK memang tidak boleh tanpa wewenang undang-undang. Tapi KPK punya wewenang undang-undang itu yakni pasal 12. Penjelasan Mahfud MD ini mendapat balasan dari Fahri Hamzah. Menurut Fahri, karena konsen dan kepentingan masyarakat dikhawatirkan, pengaturan penyadapan yang ti...