KAMIS , 30 Juli 14 : XUL10 / F : | OPEN : 1,299.10 | HIGH : 1,303.70 | LOW : 1,291.60 | CLOSE : 1,295.95 |

Sanksi BPJS Kesehatan, Apa Kabar Pelayanannya?

Share this history on :

Rifan Financindo Berjangka Semarang - Agar tidak kembali tekor atau defisit anggaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberikan sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran, berupa dipersulitnya pengurusan surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor.
Padahal jika dibandingkan dari segi pelayanan, sangat tidak elok jika BPJS memberikan sanksi kepada peserta jika tidak membayar iuran. Hal ini tentu membuat masyarakat menengah ke bawah akan semakin kesusahan mendapatkan akses kesehatan. Rencana pemberian sanksi ini pun mendapat tantangan keras dari berbagai pihak, mulai anggota DPR hingga Lembaga Advokasi Pengaduan Konsumen.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, ada kolektibilitas rendah dari peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri yang dia akui menjadi salah satu masalah. Oleh karena itu, mereka berpikir adanya pemberian sanksi administratif bagi peserta, baik PBPU maupun pekerja penerima upah (PPU).
”Misalkan saja sanksinya mereka tidak bisa memperpanjang paspor. Saat perpanjang KTP, lalu KTP-nya ditahan atau tidak bisa memperpanjang SIM,” katanya di kantornya di Jakarta, Rabu 21 April 2016.
Dia menuturkan saat ini memang tidak ada pemberian sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran premi, tetapi sanksi administrasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikenakan kepada para pelanggar. Untuk mewujudkannya, BPJS akan berkoordinasi dengan institusi terkait seperti kepolisian dan pemerintah daerah. Belum bisa diperkirakan kapan sanksi ini mulai diberlakukan. Namun, sosialisasi tentang sanksi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi resistensi berlebihan di tengah masyarakat.
Menurut Fachmi, BPJS Kesehatan memang mengalami missmatch karena tingginya pembayaran klaim, namun tidak diimbangi dengan iuran yang masuk. Oleh karena itu, bagi peserta yang memang ternyata tidak mampu membayar iuran, mereka mewacanakan untuk mengalihkannya ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
”Jadi, ada masalah di PBPU ini. Masalah pertama adalah mereka tidak mampu bayar. Masalah ini kita pecahkan dengan bekerja sama dengan beberapa pemda untuk mengalihkannya ke peserta Jamkesda,” tuturnya.
Peralihan peserta ke Jamkesda akan diperketat dengan seleksi sesuai kriteria yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial. Lalu masalah kedua, peserta malas mengantre panjang di kantor BPJS hanya untuk membayar premi. BPJS Kesehatan pun membuat sistem pembayaran online sehingga peserta bisa membayar di 130.000 gerai di toko swalayan dan kantor pos.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Ali Taher menjelaskan, pemerintah tidak boleh membatasi layanan hak pribadi seperti pembuatan paspor jika peserta telat membayar iuran BPJS Kesehatan. Dia sangat tidak setuju dengan wacana sanksi administratif tersebut dan meminta BPJS tidak memperpanjang diskusi mengenai hal ini. Dia menyarankan lebih baik BPJS meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta daripada memberi sanksi yang tidak adil.
”Itu namanya penekanan terhadap hak sipil. Lebih baik mereka sosialisasi lebih gencar untuk membangun kesadaran bagi para peserta,” tandas dia.
Pemerintah pun seharusnya melihat kembali amanat undang-undang bahwa fakir miskin dan orang telantar dipelihara negara.
Pengamat kebijakan publik Margarito Kamis juga menolak wacana sanksi tersebut. Kalau sanksi itu jadi diwacanakan, menurut dia, negara sudah berubah menjadi perusahaan yang memikirkan untung-rugi daripada memenuhi hak kesehatan masyarakat.
”Itu sudah luar biasa jahatnya jika peserta tidak dibayar iuran kena sanksi administrasi. Kesehatan itu adalah layanan hak dasar. Jika memang terjadi defisit maka itu hanyalah salah urus,” ucapnya.
Rencana BPJS Kesehatan memberikan sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran dengan mempersulit pengurusan perpanjangan berbagai surat identitas diri, pun dinilai sebagai pertanda manajemen BPJS Kesehatan tidak becus oleh Sekretaris Lembaga Advokasi Pengaduan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar.
Dia mengatakan, rencana BPJS Kesehatan meminta bantuan sejumlah instansi agar pembuatan surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), dan paspor dinilai sebagai pertanda manajemen BPJS Kesehatan tidak becus.
“Sanksi tidak seharusnya disangkutpautkan dengan urusan administrasi seperti SIM, KTP, dan paspor. Karena administrasi itu merupakan hak warga, tidak ada sangkut pautnya dengan BPJS Kesehatan. Itu bukti manajemen BPJS Kesehatan tidak sanggup mengelolanya dengan baik,” ungkap Padian Adi Siregar, Kamis, 25 April 2016.
Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaan atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat belum optimalnya pelayanan kesehatan. Salah satu Rumah Sakit yang belum secara maksimal menerapkan JKN adalah RS negara RSCM.
Kepala BPK Harry Azhar Azis mengatakan, program JKN yang dilakukan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan tiga rumah sakit pemerintah, dalam pelaksanaannya belum memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN.
"Pelaksanaan program rujukan sebagai salah satu bentuk dukungan pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR.Cipto Mangunkusumo (RSCM) belum optimal," tutur Harry, Selasa, 12 April 2016.
Apalagi dengan adanya, kenaikan iuran membuat peserta beralih ke golongan yang lebih rendah. Kenaikan iuran Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai berlaku sejak awal bulan Maret ini, ternyata berpengaruh pada pilihan masyarakat.
Akibat kenaikan tarif BPJS Kesehatan mandiri itu, masyarakat lebih memilih premi kelas yang lebih murah. Kepala Cabang Palembang BPJS Kesehatan, Sudarto membenarkan memang terjadi perubahan atas pilihan masyarakat peserta mandiri dalam memilih klaim kesehatan mereka. Hal ini diprediksi dari peningkatan nilai iuran mandiri peserta BPJS Kesehatan.
Dominannya, pilihan kelasnya menurun dibandingkan tingkat kelas sebelumnya. “Iya, memang ada penurunan pilihan dari peserta mandiri. Dari kelas I turun ke kelas II, dari kelas II malah pilih turun ke kelas III. Kemungkinan karena nilai iuran mandiri yang sudah naik,” ujarnya usai membuka acara Rekonsiliasi Data Iuran PNS Triwulan I tahun 2016,".

0 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chart

DISCLAIMER
Semua dapat mengakses seluruh konten di Blog ini hanya untuk Edukasi dan Informasi semata. Jika anda merasa Blog ini bermanfaat, silahkan komentar. Semua Informasi yang terdapat dalam Blog kami ini, diusahakan menyajikan berita-berita terbaik dari berbagai sumber baik Nasional maupun Internasional, namun kami tidak menjamin keakuratannya. Kami tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian tidak langsung yang dialami pembaca akibat menggunakan informasi dari Blog ini. Kami berhak menyunting dan mengatur isi dari pembaca agar tidak merugikan orang lain karena Blog ini mengutamakan kedewasaan dalam beropini/berpendapat tanpa mewakili kelompok atau golongan apapun.
Copyright © 2013 PT. Rifan Financindo Berjangka Semarang.